Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI ADMINISTRASI,
PERSONEL, DAN KEUANGAN PENGADILAN
Berikut adalah daftar pedoman pelaksanaan/pengelolaan organisasi administrasi kesekretariatan kepegawaian dan keuangan pengadilan :
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KEPEGAWAIAN |
||
1. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 |
Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil |
2. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979 |
Tentang Daftar Riwayat Hidup |
3. |
Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974 |
Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil |
4. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975 |
Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil |
5. |
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 |
Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil |
6. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977 |
Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia |
7. |
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 |
Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil |
8. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980 |
Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil |
9. |
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 |
Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil |
10. |
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 |
Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil |
11. |
Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984 |
Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta |
12. |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009 |
Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008 |
13. |
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 |
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
14. |
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 |
Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN UMUM |
||
1. |
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 |
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
2. |
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/PMK.05/2007 |
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat |
3. |
Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 51/PB/ tahun 2008 |
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga |
4. |
UU No. 1 Tahun 1971 |
Tentang Pokok Pokok Kearsipan |
5. |
Kep. KA. Kearsipan Nasional RI Nomor 03 tahun 2004 |
Tentang Pedoman Kearsipan |
6. |
Kep. KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 |
Tentang Memberlakukan Buku I |
7. |
PP No. 38 Tahun 2008 |
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah |
8. |
Perpres No. 70 Tahun 2012 |
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah |
9. |
PMK No. 33/PMK.06/2012 |
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN |
10. |
Permenpan dan RB RI No. 80 Tahun 2012 |
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah |
11. |
Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 |
Tentang Sewa Rumah Negara |
12. | Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 | Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN |
13. | PMK No. 244/PMK.06/2012 | Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN |
14. | PMK No. 138/PMK.06/2010 | Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara |
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
||
1. |
UU No. 17 Tahun 2003 |
Tentang Keuangan Negara |
2. |
UU No. 1 Tahun 2004 |
Tentang Perbendaharaan Negara |
3. |
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 |
Tentang Standar Akuntansi Pemerintah |
4. |
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2011 |
Tentang Perubahan Ketigabelas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil |
5. |
Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 |
Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung |
6. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 164 /PMK.05/2011 |
Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA |
7. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 |
Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap |
8. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 07 /PMK.02/2014 |
Tata cara revisi Anggaran Tahun 2014 |
9. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 |
Tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN |
10. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 |
Tentang Tentang Bagan Akun Standar |
11. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 |
Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 |
12. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.05/2009 |
Tentang Perencanaan Kas |
13. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.02/2012 |
Tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga |
14. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.05/2007 |
Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil |
15. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 |
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 |
16. |
Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 |
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja |
17. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.07/PB/2005 |
Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER.28/PB/2008 |
18. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.66/PB/2005 |
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN |
19. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 |
Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN |
20. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.57/PB/2010 |
Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
21. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.41/PB/2011 |
Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 57/PB/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D |
22. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.65/PB/2010 |
Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kermentrian Negara/Lembaga |
23. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.22/PB/2011 |
Tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun Anggaran 2011 |
24. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.47/PB/2009 |
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara |
25. |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 |
Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar |
26. |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 |
Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia |
27. |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 |
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012 |
28 |
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/SK/I2/2013 |
Penunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya |
29. |
Uu No 17 Tahun 2003 |
Tentang Keuangan Negara |
30. |
Uu No 1 Tahun 2004 |
Tentang Perbendaharaan Negara |
31. |
Uu No 15 Tahun 2004 |
Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara |
32. |
Pp No 24 Tahun 2005 |
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan |
33. |
PP NO 8 TAHUN 2006 |
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah |