PTA Gorontalo Ikuti Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum
PTA Gorontalo Ikuti Bimbingan Teknis
Penanganan Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum
Gorontalo, 29 Agustus 2025 – Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo turut serta dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat nomor 2109/DJA/DL1.10/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Pemanggilan Peserta Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Tahun 2025 (Per Wilayah). Adapun tema yang diangkat dalam bimtek ini adalah “Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Jinayat.”
Pelaksanaan bimtek secara daring ini diikuti oleh jajaran tenaga teknis peradilan agama dari berbagai wilayah, termasuk PTA Gorontalo. PTA Gorontalo sendiri masuk kedalam zona wilayah IV dengan Narasumber Bapak Drs. Alaidin, M.H.
Melalui kegiatan ini, peserta bimtek dibekali pemahaman mendalam mengenai prosedur, prinsip, serta pendekatan khusus yang harus diterapkan ketika menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan, baik perempuan, anak, maupun masyarakat dengan keterbatasan tertentu.
Kegiatan bimtek ini juga menjadi bagian dari komitmen Mahkamah Agung melalui Ditjen Badilag untuk terus mendorong profesionalisme dan kualitas layanan peradilan agama. Dengan adanya pedoman yang jelas dalam mengadili perkara kaum rentan, diharapkan setiap putusan tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mampu melindungi hak-hak pencari keadilan.
PTA Gorontalo berkomitmen mendukung penuh peningkatan kapasitas aparatur peradilan melalui kegiatan bimtek seperti ini, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan sekaligus perlindungan bagi kaum rentan yang berhadapan dengan hukum (APR)