Pengadilan Agama Suwawa Gelar Rapat Monev Zona Integritas Usai Diusulkan sebagai Calon Satker WBK 2026
Pengadilan Agama Suwawa Gelar Rapat Monev Zona Integritas Usai Diusulkan sebagai Calon Satker WBK 2026
Suwawa – Rabu, 6 Mei 2026. Pengadilan Agama Suwawa menggelar rapat monitoring dan evaluasi Zona Integritas sebagai langkah awal setelah diusulkan sebagai calon satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2026 di lingkungan peradilan agama.
Ketua Pengadilan Agama Suwawa, Noni Tabito, S.E.I., M.H. dalam arahannya menegaskan bahwa penunjukan sebagai calon satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) harus dijadikan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Beliau menekankan pentingnya konsistensi antara data dukung (eviden) dan implementasi nyata di lapangan, serta secara tegas meminta seluruh aparatur menunjukkan keseriusan dalam pembangunan Zona Integritas, karena keberhasilan meraih predikat WBK tidak dapat dicapai tanpa komitmen kuat, kerja nyata, dan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen satuan kerja.
Rapat monev tersebut membahas progres pembangunan enam area perubahan Zona Integritas, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap koordinator area memaparkan capaian sekaligus kendala yang dihadapi.
Dari hasil evaluasi sementara, diketahui bahwa sebagian besar program telah berjalan dengan baik, terutama dalam hal inovasi pelayanan dan peningkatan transparansi. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, seperti kelengkapan eviden dan konsistensi pelaksanaan standar operasional prosedur.
Melalui rapat ini, Pengadilan Agama Suwawa menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan kerja sama seluruh aparatur, diharapkan target meraih predikat WBK tahun 2026 dapat tercapai serta memberikan dampak positif terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama.