Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama terhadap kompetensi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam melakukan kegiatan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan.

Terakreditasi "A"

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah terakreditasi "A" Excellent berdasarkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Nomor : 413/DjA/SERT-APM/IX/2018 tanggal 4 September 2018.

Tim Penjaminan Mutu

Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (TPM PTA Gorontalo) dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor W26-A/KPTA/SK/XI/2018 tentang Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. TPM PTA Gorontalo bertugas merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi Sistem Manajemen Mutu di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.

Susunan TPM PTA Gorontalo terdiri dari:

  1. Top Manajemen;
  2. Ketua;
  3. Sekretaris;
  4. Assesor Internal;
  5. Tim Survei Kepuasan Masyarakat; dan
  6. Pengendali Dokumen.

Untuk melihat lebih detail mengenai susunan dan rincian tugas TPM PTA Gorontalo silahkan unduh di sini

Dokumen APM
I Manual Mutu
II SOP Kesekretariatan
 
  1. SOP pelaksanaan orientasi dan sosialisasi penyampaian tugas, peran dan tanggung jawab
  2. SOP Pengembangan Pegawai
  3. SOP Tentang Ijin belajar dan Tugas Belajar
  4. SOP Pengelolaan Data Pegawai
  5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Kartu Pensiun, BPJS dan Karis/karsu
  6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai
  7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai
  8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis dan Non Teknis
  9. SOP Kenaikan Gaji Berkala
  10. SOP Pengelolaan ijin perkawinan dan ijin Perceraian Bagi Pegawai
  11. SOP pengelolaan pensiun pegawai
  12. SOP Penilaian pegawai
  13. SOP pendelegasian wewenang
  14. SOP Pemberian penghargaan Satya lencana Karya Satya
  15. SOP LHKPN/LHKSAN Pejabat Negara dan Pegawai
  16. SOP pengelolaan TI
  17. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
  18. SOP Penyusunan SAKIP
  19. SOP Penyusunan Laporan
  20. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas (surat masuk dan surat keluar)
  21. SOP pengelolaan arsip
  22. SOP Penatausahaan Persediaan
  23. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan
  24. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan
  25. SOP Layanan Perpustakaan
  26. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana
  27. SOP Pencairan
  28. SOP Pertanggungjawaban
  29. SOP Penatausahaan PNBP
  30. SOP Penatausahaan BMN
  31. SOP Penyusunan Laporan Keuangan
III SOP Kepaniteraan
 
  1. SOP layanan informasi berbasis TI
  2. SOP Penerimaan Perkara Tingkat Banding
  3. SOP tentang Penetapan Majelis Hakim
  4. SOP tentang Penunjukan Panitera Pengganti
  5. SOP tentang Penetapan Hari Sidang
  6. SOP tentang Pemeriksaan Perkara
  7. SOP tentang Prosedur Putusan Perkara Banding
  8. SOP tentang Pengiriman Berkas dan Salinan Putusan Sela
  9. SOP tentang Sidang Lanjutan Setelah Putusan Sela
  10. SOP tentang Pemberkasan/ Minutasi
  11. SOP tentang Pengembalian Berkas Bundel A dan Pengiriman Salinan Putusan
  12. SOP tentang Publikasi Putusan
  13. SOP tentang Pengarsipan Berkas Perkara
  14. SOP tentang Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding
  15. SOP tentang Laporan Data Perkara
  16. SOP tentang Laporan Bulanan dan Tahunan Perkara Tingkat Pertama
  17. SOP tentang pengelolaan biaya proses perkara
  18. SOP tentang pengelolaan biaya ATK perkara
  19. SOP tentang Penanganan Pengaduan
IV SOP Program Prioritas
 
  1. SOP pengelolaan Website
  2. SOP Penyelesaian Perkara
  3. SOP Minutasi Satu Hari (maksimal 1 hari setelah putusan)
  4. SOP Publikasi Putusan Satu Hari (maksimal satu hari setelah putusan dibacakan)