JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

Memulai sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak bisa terlepas dari sejarah terbentunya Propinsi Gorontalo. Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Gorontalo, adalah salah satu dari empat kota tertua dan penting di pulau Sulawesi yang sudah dikenal sejak 400 tahun yang lalu. Keempat kota dimaksud yaitu Makassar, Manado, Parepare dan Gorontalo. Pada masa itu, Gorontalo menjadi salah satu poros penting penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, selain Ternate (Maluku Utara dan Bone (Sulawesi Selatan).

Agama Islam masuk di daerah Gorontalo pada tahun 1525 M dan orang yang pertama masuk Islam di daerah ini adalah Raja Amai. Pada masa pemerintahan Raja Amai, perkembangan agama Islam masih dipengaruhi oleh adat istiadat seperti diatur dalam ketentuan yang berbunyi :

“Adati hula-hula to syareati
syareati hula-hula to adati”

Artinya : adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat

Dalam perkembangan selanjutnya, yakni pada tahun 1562 M, Raja Amai memilih dan menentukan 185 macam adat yang dapat dilakukan dan dikategorikan kedalam tiga macam adat, yaitu :

Adat istiadat, yaitu adat yang jika dipatuhi akan menimbulkan akibat hukum (Hukum adat).
Adat kebiasaan, yaitu adat yang jika tidak dilaksanakan tidak menimbulkan sanksi, tapi menimbulkan kecanggungan, seperti : Huyula (Gotong royong).
Adat diperadat, yaitu adat yang jika dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak menimbulkan akibat/sanksi.

Ketentuan adat (Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan adat) yang telah ditetapkan oleh Raja Amai dalam pelaksanaannya tidak bertahan lama, untuk selanjutnya diserahkan kepada Raja Matolodula (Putra Raja Amai), yang pada pemerintahannya mengumumkan kepada seluruh rakyat Gorontalo wajib memeluk agama Islam. Usaha tersebut diteruskan oleh Raja Eyato yang memerintah pada tahun 1673 M, dengan merubah ketentuan adat sebelumnya dengan istilah

“Adati hula-hula to syareati, syareati hula-hula to kitabullah”
yang artinya “Adat bersendi syara, dan syara bersendi kitabullah”

Pada abad ke-18 atau tepatnya tahun 1889 M penjajahan Belanda masuk ke daerah Gorontalo, dan dengan masuknya bangsa Belanda maka sistem pemerintahan yang dilakukan oleh kerajaan dihapus/dibubarkan, dan selanjutnya kendali pemerintahan dibawah kekuasaan kolonial Belanda. Sejak peralihan pemegang kendali pemerintahan tersebut, maka seluruh daerah Gorontalo langsung berada dalam “Rechtsreeks Bestuur” dijadikan bagian Afdeling yang diperintah oleh seorang asisten residen yang berkedudukan di Bandar Gorontalo, sedang pegawai syara’ atau kekadhian tetap melaksanakan tugasnya di bidang agama.

Adapun tugas kekadhian adalah menangani perkawinan antara orang Islam yang menurut adat istiadat seperti: nikah, cerai, rujuk, mahar, hadlanah, nafkah, malwaris, dilakukan di Masjid dan Mushalla.

Gorontalo yang letaknya di teluk Tomini dan strategis, dikenal sebagai pusat pendidikan dan perdagangan di wilayah sekitarnya, seperti Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), Buol Tolitoli, Donggala dan Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), bahkan hingga Sulawesi Tenggara.

Mengingat Gorontalo yang letaknya sangat strategis, membuat Kolonial Belanda menjadikan pusat pemerintahan yang disebut Kepala Daerah Afdeling Sulawesi Utara Gorontalo yang lingup pemerintahannya mencakup seluruh Gorontalo dan wilyah seitarnya seperti Buol Tolitoli, Donggala dan Bolaang Mongondow.

Sebelum penjajahan Belanda, daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo.Seluruh kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut “Pohalaa”. Dalam buku profil Propinsi Gorontalo yang digunaan untuk dasar memperjuangan terbentuknya Propinsi Gorontalo ke 32 disebutkan bahwa di wilayah Gorontalo terdapat lima pohalaa, yaitu Pohalaa Gorontalo, Pohalaa Limboto, Pohalaa Suwawa, Pohalaa Boalemo dan Pohalaa Atinggola. Hukum adat yang berlaku di Gorontalo menjadikan daerah ini termasuk dalam 19 wilayah adat di Indonesia. Pemberlakuan adat di Gorontalo disatukan dengan ajaran agama sehingga melahirkan semboyan “Adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah”.

Dari kelima pohalaa yang berada di Gorontalo, Pohalaa Gorontalo tercatat sebagai Pohalaa yang paling menonjol, sehingga itu pada tahun 1942 Pohalaa Gorontalo dijadikan pusat daerah “Limo lo Pohalaa” yang berada dalam wilayah kekuasaan seorang Asisten Residen, selain pemerintahan tradisional. Pada tahun 1889 pemerintahan beralih menjadi pemerintahan langsung Belanda yang kemudian dekenal dengan nama “Rechtatreeks Berstuur”, dan pada tahun 1911 terjadi perubahan struktur pemerintahan daerah yang terbagi atas tiga Onder Afdeling, meliputi Afdeling Kwandang, Afdeling Gorontalo dan Afdeling Boalemo. Kemudian tahun 1920 menjadi lima distrik, yaitu Distrik Kwandang, Distrik Limboto, Distrik Bone, Distrik Gorontalo dan Distrik Boalemo, dan pada tahun 1922 kembali lagi menjadi tiga Afdeling yaitu Afdeling Gorontalo, Bualemo dan Buol. Kondisi administrasi pemerintahan ini berlangsung hingga meletusnya perang dunia II.

Menjelang kemerdekaan RI, rakyat Gorontalo yang dipelopori oleh pejuang nasional Nani Wartabone memprokalirkan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942, sekaligus membentuk pemerintahan sendiri. Kondisi ini berlangsung selama dua tahun hingga tahun 1944.Perjuangan Nani Wartabone kemudian dicatat sebagai salah satu puncak perjuangan dari banyak puncak kemerdekaan Indonesia. Pada masa pergolakan Permesta 1957, Gorontalo dibawah pimpinan Bapak Nani Wartabone menyatakan kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ketika itu Nani Wartabone tampil dengan semboyan “Sekali ke Yogya tetap ke Yogya” artinya sekali Indonesia tetap Indonesia.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Gorontalo tergabung dalam Propinsi Sulawesi yang berpusat di Makassar. Tahun 1949 Gorontalo menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur (NTT), sebagai salah satu dari 16 negara bagian di Negara Indonesia Serikat (RIS), Negara boneka Belanda. Pada tahun 1950 RIS bubar dan kembali ke NKRI dan pada tahun 1953, Sulawesi Utara menjadi daerah otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953. Daerah Bolaang Mongondow terpecah menjadi daerah otonom tingkat II pada tahun 1954, sehingga Sulawesi Utara hanya meliputi bekas kawasan Gorontalo dan Buol yang berpusat di Gorontalo.

Berdasarkan UU No.29 Tahun 1959, maka Daerah Sulawesi Utara yang dimaksud dengan PP No.11 Tahun 1953 dipisahkan menjadi daerah tingkat II, meliputi Daerah Kotapraja Gorontalo dan Daerah Tingkat II setelah dikurangi Swapraja Buol. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 1960, resmi berdiri Kotapraja Gorontalo dan pada tahun 1965 berubah menjadi Kotamadya Gorontalo hingga tahun 1999.

Berdasarkan factor sejarah itulah, membuat Gorontalo mempunyai pengaruh terhadap sejumlah daerah disekitarnya. Dan karena itu juga yang menjadi penyebab para tokoh Gorontalo mengklaim pembentukan Provinsi Gorontalo yang mandiri dan otonom. Gorontalo berdiri dan dibentuk berdasarkan UU No.38 Tahun 2000 yang disetujui dan disahkan oleh DPR RI pada tanggal 5 Desember 2000 dan bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1421 H. Dua bulan kemudian, tepatnya hari Jumat tanggal 16 Februari 2001 atau 22 Zulhijjah 1421 H Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Surjadi Soedirdja meresmikan Gorontalo sebagai Provinsi ke-32 di wilayah Republik Indonesia. Bersamaan dengan pengresmian tersebut, Mendagri dan Otda, atas nama Presiden melantik dan mengambil sumpah Drs. Tursandi Alwi sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo, yang bertugas untuk menyiapkan perangkat pemerintahan Provinsi Gorontalo sampai dengan terpilihnya Gubernur defininif Gorontalo.

Pada tanggal 12 September 2001 (23 Rajab 1422 H) pasangan Ir. Fadel Muhammad dan Ir. Gusnar Ismail, MM, terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam sidang Paripurna DPRD Gorontalo. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Desember 2001 atau 24 Ramadan 1422 H pasangan gubernur terpilih tersebut dilantik dan diambil sumpahnya oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Hari Sabarno sebagai Gubernur Gorontalo pertama, berdasarkan Kepres Nomor 318/M/2001 tentang Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur Gorontalo Peride 2001-2006. Provinsi Gorontalo sebagai Daerah Tingkat I mempunyai 6 wilayah Tingkat II, yaitu :
1. Kota Gorontalo.
2. Kabupaten Gorontalo.
3. Kabupaten Bone Bolango.
4. Kabupaten Boalemo.
5. Kabupaten Pohuwato.
6. Kabupaten Gorontalo Utara.

Pengadilan Agama di Provinsi Gorontalo sebelum terbentuknya Pengadilan Tinkat Banding merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Manado yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 Nopember 1957, semua kewenangan mengadili di tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.,MCL. Setelah Pengadilan Tinggi Agama terbentuk maka wilayah yurisdiksinya meliputi wilayah Provinsi Gorontalo yang terletak antara 0019’ – 1015’ LU dan 1210 23’ – 1230 43’ BT dengan luas wilayah 12.215,44 Km2, terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kotamadia, namun belum semua Kabupaten memiliki Pengadilan Agama.

Dalam perjalanan waktu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah mengalami pergantian pimpinan (Ketua), yaitu :

Drs. H. (Alm) Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.HI periode 2006 - 2007
Drs. H. Samarcondy Nawawi, SH periode 2007 - 2010
Drs. H. M. Sunusi Khalid, SH, MH. Tahun 2010
Drs. H. Ahmad Dahlan, SH.MH. Tahun 2015
Drs. H. Ahmad, SH. MH. Tahun 2015 - 2016
Drs. H. Moh. Munawar, Tahun 2016 - Sekarang