JA Teline V - шаблон joomla Форекс

PERINGATI HUT MA KE 72, PTA GORONTALO PERTAJAM ILMU DIBIDANG HUKUM PERTANAHAN DAN EKSEKUSI LELANG

Berita
Typography

Salah satu rangkaian kegiatan untuk menyemarakan HUT Mahkamah Agung RI ke 72, PTA Gorontalo mengadakan bimbingan teknis khusus untuk memperdalam ilmu di bidang pertanahan dan eksekusi lelang. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo (BPN). Adapun peserta yang diundang adalah para ketua PA, para Hakim, Panitera, Panitera Muda dan panitera Pengganti dan Jurusita PA sewilayah hukum PTA Gorontalo.

Dalam pemaparan Drs. H. Moh. Munawar Ketua PTA Gorontalo sekaligus membuka acara bimtek ini, ia mengatakan ada beberapa hal yang menjadi latar belakang diadakannya bimtek ini. “Akhir-akhir ini banyak permohonan eksekusi putusan Pengadilan Agama atas gugatan waris maupun harta bersama, yang dalam pelaksanaannya ada yang menemui kendala, di samping itu banyak pula putusan mengenai waris maupun harta bersama yang diminta banding ke PTA”, ungkap KPTA.

“Selain itu ketika eksekusi dilaksanakan, dilapangan Panitera/Jurusita tidak jarang menghadapi perlawanan pihak tereksekusi, bahkan kadang sampai dilaporkan ke berbagai pihak. Maka bimtek tentang hukum pertanahan dan eksekusi lelang ini diharapkan dapat menambah wawasan aparat Peradilan Agama, sehingga akan menambah kepercayaan diri ketika menjalankan tugas, baik saat mengadili perkaranya ataupun saat melaksanakan putusan/eksekusi”, tandasnya.

Dari materi yang disampaikan oleh narasumber, para peserta begitu antusias silih berganti melontarkan pertanyaan. Ini dikarenakan rasa keingintahuan dari para peserta terkait hukum pertanahan maupun praktek eksekusi lelang, lebih-lebih bimtek yang menghadirkan pejabat dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) di wilayah PTA Gorontalo baru pertama kali ini diselenggarakan.

bimtek pertanahan3

Dari beragam pertanyaan yang muncul dari peserta, ada yang sangat menarik perhatian sehingga cukup lama didiskusikan, yakni terkait keharusan menyertakan asli sertifikat tanah bagi yang akan mengurus balik nama / pemecahan sertifikat sebagai kelanjutan dari pembagian obyek sengketa yang dilaksanakan (kecuali bagi mereka yang memperoleh hak atas obyek sengketa dari eksekusi lelang). Problem akan muncul jika pihak ter-eksekusi tidak mau menyerahkan asli sertifikat tanahnya, sebab permohonan balik nama ataupun pemecahan sertifikat-nya tidak bisa ditindak lanjuti oleh BPN.

Menurut penjelasan BPN, sampai hari ini BPN seluruh indonesia memberlakukan aturan bahwa untuk mengurus balik nama / pemecahan sertifikat harus disertai sertifikat aslinya, kecuali bagi pembeli (pemenang) dari proses eksekusi lelang yang cukup hanya dengan menunjukan risalah lelang. Belum ada aturan yang mengakomodir balik nama / pemecahan sertifikat sebagai hasil eksekusi cukup dengan menunjukan Berita Acara Eksekusi.

Pelaksanaan bimtek begitu menarik bagi para tenaga teknis di wilayah hukum PTA Gorontalo, karena menghadirkan narasumber yang memang ahli dibidangnya dan sesuai dengan kondisi terkini penanganan perkara di Provinsi Gorontalo. (Humas PTA Gorontalo)