JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Pekan lalu (12/2) KPTA Gorontalo melakukan audiensi dengan Gubernur Gorontalo terkait persiapan beroperasinya 2 pengadilan agama di wilayah Gorontalo. Kunjungan ke orang nomor 1 di Provinsi Gorontalo ini didampingi Wakil Ketua PTA Gorontalo, Sekretaris, Kabag Umum dan Keuangan PTA Gorontalo serta Ketua, Panitera, Sekretaris PA Limboto dan Panitera PA Gorontalo yang saat ini mewilayahi 2 satker baru yang akan dioperasikan.

Dalam pertemuan diruang kerja Gubernur Gorontalo, KPTA Gorontalo Drs. H. Moh. Munawar melaporkan sekaligus meminta dukungan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait persiapan beroperasinya 2 pengadilan agama yang ada di 2 kabupaten di Gorontalo. “Beberapa waktu yang lalu Kami sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Bone Bolango dan Bupati Gorontalo Utara untuk meminta dukungan berupa bantuan pinjaman sarana prasarana kantor serta tenaga honorer yang bisa diperbantukan pada 2 pengadilan ini, dan Alhamdulillah mereka sangat merespon kebutuhan kami”, tutur KPTA Gorontalo.

audiensi gub2

Ditemui usai melaksanakan Shalat Dhuha di ruang kerjanya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie langsung menanggapi permintaan ketua PTA Gorontalo. “Saya akan bantu pak ketua, Ini untuk kepentingan masyarakat, sebagai Gubernur saya akan bantu apa saja yang bisa pemprov berikan demi lancarnya pelayanan kepada masyarakat”, respon Rusli Habibie.

Gubernur menginginkan agar masyarakat pencari keadilan tak perlu lagi menempuh jarak yang jauh dan biaya yang tidak sedikit untuk dapat berperkara. “Saya sangat berharap PA Suwawa dan PA Kwandang segera beroperasi, Insya Allah saya akan bantu kebutuhannya”, tandas Gubernur Gorontalo 2 Periode ini.

KPTA Gorontalo dan jajarannya terus menerus mempersiapkan beroperasinya pengadilan agama yang baru ini. Mulai dari renovasi gedung Balai Sidang Pengadilan Agama (BSPA) untuk PA Kwandang, Pemeliharaan Rumah Pinjaman dari Pemda Bone Bolango untuk PA Suwawa, kebutuhan meubelair, susunan formasi personil hingga sarana prasarana pendukung lainnya yang menjadi kebutuhan utama beroperasinya suatu satker pengadilan. (Humas PTA Gorontalo)

KPTA Gorontalo mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Selasa 16 Januari 2018, sebuah kabupaten bagian utara Provinsi Gorontalo yang bakal mendapat jatah pembangunan pengadilan agama berdasarkan Keputusan Presiden nomor 13, 15, 16 tahun 2016. Kunjungan Drs. H. Moh. Munawar ke pemerintah setempat tak lain dan tak bukan adalah untuk membicarakan persiapan pendirian Pengadilan Agama Kwandang yang diperkirakan akan diresmikan pengoperasionalnya pada bulan Februari mendatang.

“Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sedang menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Agung RI tentang satker-satker baru yang akan di resmikan pada bulan Februari ini. Sehingga kami berkunjung kepada bapak Bupati agar bilamana PA Kwandang jadi beroperasi, kami dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemda dalam hal persiapan pembukaan PA yang baru”, ungkap Munawar dihadapan Bupati.

“Kami telah mempersiapkan kantor sementara sembari menunggu pembangunan gedung prototype dari Mahkamah Agung, yakni Balai Sidang Pengadilan Agama (BSPA) yang semula menjadi Balai Sidang Pengadilan Agama Limboto sebagai satker yang selama ini wilayahnya meliputi Kabupaten Gorontalo Utara (Kwandang). Oleh karena keterbatasan sarana dan fasilitas BSPA, kami mohon dukungan dan bantuan bapak Bupati kiranya dapat memberikan bantuan tenaga Tenaga Honorer serta meminjamkan beberapa meubelair serta fasilitas kantor lainnya sampai PA Kwandang mendapat pengadaan dari Mahkamah Agung”, terang KPTA.

kunker kwandang2Gedung BSPA Limboto yang akan dijadikan
gedung sementara PA Kwandang

Menanggapi permintaan KPTA Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara H. Indra Yasin, SH. MH. Menyatakan dukungannya terhadap pembangunan PA Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara. “Tentunya kami sebagai pemerintah daerah sangat mendukung dibukanya PA Kwandang ini. Masyarakat pencari keadilan jadi lebih dekat ketimbang harus ke PA Limboto lagi. Sehingga saya berharap PA Kwandang menjadi salah satu PA yang akan diresmikan pengoperasionalnya Februari ini”. Sambung Indra Yasin.

Terkait dengan permintaan bantuan yang disampaikan KPTA, Bupati Gorontalo Utara menyatakan bahwa Ia juga akan berkomunikasi dengan jajarannya perihal bantuan baik berupa tenaga / personil maupun fasilitas lainnya yang dapat diberikan pada PA Kwandang.

Usai kunjungan ke Bupati Gorontalo Utara, rombongan KPTA Gorontalo yang didampingi Hakim Tinggi, Sekretaris, Panitera dan jajaran PA Limboto mengunjungi kantor persiapan PA Kwandang. Dalam peninjauannya Moh. Munawar mengitari setiap ruangan yang dulu merupakan balai sidang PA Limboto ini. Tentunya ia berharap para pegawai yang nantinya ditugaskan ditempat ini nyaman dalam menjalankan tugas serta tetap semangat melayani masyarakat pencari keadilan. (Humas PTA Gorontalo)

Di penghujung tahun 2017 Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melaksanakan Rapat Kerja Daerah Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Rapat tahunanan ini dilaksanakan di Ruang Aula PTA Gorontalo pada tanggal 4-5 Desember 2017, yang diikuti oleh seluruh pimpinan pengadilan agama, para hakim, panitera, sekretaris dan pejabat struktural fungsional PTA dan PA Sewilayah PTA Gorontalo.

Dalam sambutan KPTA Gorontalo sekaligus pembinaan oleh Drs. H. Moh. Munawar, ia mengatakan ada beberapa jenis penyakit disiplin yang sedang melanda aparatur pengadilan saat ini. Mulai dari perselingkuhan, kurangnya profesional dan kurang menjaga kebersihan. “Untuk mencegahnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma tentang kedisiplinan, pengawasan maupun pengaduan, apalagi setelah pengaduan dibuka untuk seluruh masyarakat yang bisa lewat SMS, maka ada ribuan pengaduan yang masuk ke Badan Pengawas Mahkamah Agung”, ungkap Moh. Munawar.

Mahkamah Agung lanjut Munawar, telah bosan dengan berulangnya kasus yang mencoreng wajah MA yang dilakukan aparat peradilan. Sehingga saat ini MA mengambil tindakan keras yakni kalau tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Dan menurut Munawar, itu bukan sebatas slogan semata, sudah beberapa orang yang dijatuhkan hukuman bahkan bukan saja kepada pelakunya tetapi kepada atasannya yang dianggap teledor karena kurang memberikan pembinaan.

1rakerda2017

“Ketua MA meminta kepada seluruh aparat pengadilan agama mulai dari honorer sampai Ketua untuk menjauhkan diri dari tindakan-tindakan tercela seperti pungli, selingkuh, KKN dan sebagainya yang bisa menjatuhkan wibawa peradilan karena kenyataan dilapangan semua level karyawan bisa dimasuki godaan ini”, ungkap KPTA Gorontalo mengakhiri sambutannya.

Rakerda kali ini menghadirkan narasumber yakni Wakil Ketua PTA Gorontalo Dr. H. Busri Harun, SH., M.Ag., Panitera dan Sekretaris. Pada kesempatan itu pula disosialisasikan SIPP terbaru versi 3.2.0 oleh Panitera Muda Hukum PTA Gorontalo. (Humas PTA Gorontalo)

8 Area Perubahan