JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Gorontalo | pta-gorontalo.go.id (27/8). Ketua PTA Gorontalo Drs. H. Moh. Munawar kembali mengumpulkan 4 pilar pengadilan agama di Provinsi Gorontalo. Para Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris ini sengaja dipanggil untuk mendengarkan sosialisasi atas pembinaan Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI belum lama ini.

Dihadapan para pimpinan pengadilan tingkat pertama, Ketua Pengdilan Tinggi Agama Gorontalo menyampaikan pokok-pokok Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada saat penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang dilaksanakan di Balikpapan. Ia juga menyampaikan pesan-pesan Dirjen Badilag pada saat seminar penyusunan formulir kepaniteraan di Bogor beberapa pekan lalu.

Dari arahan-arahan ini, KPTA Gorontalo Moh. Munawar meminta kepada 4 pilar pengadilan agar mewujudkan pengadilan agama yang bebas dari pungli, dan bersungguh-sungguh melaksanakan standar pelayanan pengadilan sesuai dengan SOP. “Jangan sampai ada penundaan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur apalagi kalau sampai ada permintaan imbalan”. tegas Munawar.

sosbin2

Semua pengadilan ungkap mantan Wakil Ketua PTA Banjarmasin ini, harus bersiap menyambut penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perakara Secara Elektronik atau yang dikenal dengan E-Court. “Kita harus siap untuk melaksanakan E-Court ini. Saat ini baru 32 pengadilan yang diuji cobakan penerapannya, khusus untuk lingkungan peradilan agama ada 9 PA. Kedepan, semua pengadilan akan menggunakannya, sehingga saya minta agar kita bersiap-siap utamanya menyangkut sarana dan prasarana pendukungnya”, pinta KPTA Gorontalo.

Lebih lanjut KPTA Gorontalo juga mengingatkan kepada para pimpinan pengadilan agar mendorong dipatuhinya pelaporan LHKPN bagi hakim dan pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan. “Promosi dan mutasi di Mahkamah Agung berkaitan erat dengan laporan LHKPN bagi hakim dan pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan yang akan pindah tugas”, pungkasnya.

Selain KPTA Gorontalo, WKPTA Gorontalo Dr. H. Busri Harun, SH. M. Ag. Turut memberikan pembinaan yakni, mendorong aktifnya organisasi IKAHI, IPASPI dan organisasi intern yang ada di pengadilan agama. “Saya mengharapkan agar organisasi ini dapat lebih difungsikan. Misalnya untuk IKAHI masing-masing PA agar dapat melaksanakan kegiatan baca kitab setiap hari jumat mengingat hari itu tidak ada agenda sidang, atau para panitera bisa membaca buku-buku yang berhubungan dengan tupoksi masing-masing”, ujar WKPTA. (Humas PTA Gorontalo)

Setelah sekian lama menjadi aplikasi pembantu penyelesaian administrasi perkara banding di PTA Gorontalo, Ketua PTA Gorontalo Drs. H. Moh. Munawar bersama Wakil Ketua PTA Gorontalo kembali mengumpulkan para hakim tinggi, para panitera muda dan panitera pengganti untuk menginventarisir permasalahan dan kendala-kendala penggunaan aplikasi SIPP.

Disela-sela diskusi, KPTA Gorontalo Drs. H. Moh. Munawar meminta kepada para hakim tinggi dan pejabat kepaniteraan agar tetap memanfaatkan aplikasi SIPP ini, mengingat proses administrasi perkara akan terhambat bilamana panitera lupa menginputkan penunjukan PP ataupun hakim yang lupa menginput PHS serta fitur-fitur lainnya yang wajib diinput di SIPP secara berurutan. “Kita sama-sama tahu bahwa sistem kerja aplikasi SIPP ini berjalan secara berurutan sesuai urutan penanganan perkara. Ketika panitera belum menunjuk panitera pengganti, maka hakim tinggi (ketua majelis) belum bisa menetapkan hari sidang dan kalau ini terjadi maka proses pengadministrasian perkara di SIPP terhenti disitu”, tegas KPTA.

 IMG 20180724 092944 HHT

“Bila perkara tidak diinputkan dan suatu saat di kasasi, maka majelis hakim akan kerepotan sendiri karena tidak adanya data perkara tersebut dalam SIPP banding”, ujar Munawar mengingatkan.

Dalam diskusi ini, dibicarakan juga tentang template putusan yang belum bisa digunakan sepenuhnya dan masih harus diedit lagi. Ada item-item yang tidak terisi yang di sebabkan oleh kesalahan sinkronisasi dari pengadilan tingkat pertama. Hal lain yang juga di bahas adalah persiapan bimtek implementasi SIPP dalam rangka pemanfaatan modul gugatan sederhana ekonomi syariah di tingkat pertama dan pengadministrasian perkara secara elektronik menggunakan e-court. (Humas PTA Gorontalo)

Bogor │ www.badilag.mahkamahagung.go.id  |  Sebagai upaya unifikasi formulir, Direktorat Pembinaan Tenaga Administrasi Peradilan Agama (Ditbinadmin) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), menyelenggarakan seminar standar formulir kepaniteraan, di Bogor, Rabu-Jumat (18-20 Juli 2018).

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H, hadir di tengah-tengah para peserta seminar yang terdiri dari unsur Wakil Ketua PTA, Ketua PA, Wakil Ketua PA, Hakim Yustisial, Panitera PTA, Panitera PA, dan sebagainya.

Direktur Pembinaan Tenaga Administrasi Peradilan Agama (Dirbinadmin), Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan kegiatan penyusunan formulir yang telah diselenggarakan selama dua kali bersama tim besar di Bogor, dan dilanjutkan dengan rapat diluar jam kerja oleh tim kecil di Gedung Tower Mahkamah Agung Lantai 12, Jakarta Pusat.

“Di sini telah berkumpul para ‘ulama teknis yustisial’,” ujar Direktur kepada Dirjen Badilag, sambil memperkenalkan satu persatu peserta yang hadir.

Dirjen Badilag antusias membuka acara ini, “Saya antusias menyambut baik kegiatan Seminar Standar Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama.” Menurutnya, Ditjen Badilag terus berupaya untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung yaitu untuk mewujudkan badan peradilan yang agung.

Setidaknya ada 4 (empat) pesan yang disampaikan Dirjen Badilag saat memberikan sambutan dan membuka kegiatan ini. Keempat pesan beliau yaitu sebagai berikut:

Pertama, Salahsatu bentuk konkret mewujudkan badan peradilan agama yang agung, yaitu dengan memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan sesuai dengan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektroni yang ditetapkan sejak tanggal 29 Maret 2018. Ada tiga hal pokok dalam Perma 3 Tahun 2018 yaitu:

1. E-filing yaitu proses pendaftaran perkara secara online tanpa perlu datang ke pengadilan;
2. E-payment yaitu pembayaran panjar perkara melalui internet banking atau mobile banking kepada bank yang telah bekerjasama, dan;
3. E-summons yaitu pemanggilan dilakukan melalui bantuan teknologi informasi seperti e-mail atau nomor whatsapp.

Kedua, pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan, Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI telah me-launching aplikasi e-court. Ini merupakan langkah yang patut mendapat dukungan dari seluruh badan peradilan termasuk badan peradilan agama. Di lingkungan peradilan agama, terdapat 9 pengadilan agama yang dijadikan pilot project berdasarkan Surat Keputusan Sekretasi Mahkamah Agung RI Nomor : 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Kesembilan pengadilan agama yang dijadikan pilot project yaitu PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar dan PA Medan. Pada saat launching di Balikpapan, PA Jakarta Pusat telah berhasil menerima perkara secara elektronik disaksikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.

Ketiga, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI menuju badan peradilan yang agung, Ditjen Badilag telah menggariskan program prioritas yang akan dicapai pada tahun 2018 ini. Setidaknya, ada 8 program prioritas yang hendak dicapai, yaitu:

1. Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama.
Hingga saat ini, Ditjen Badilag telah memberikan sertifikat Akrediasi Penjamin Mutu kepada 13 PTA dan 230 PA. Sementara yang belum terakreditasi ada 16 PTA/MS dan 129 PA.

2. Manajemen & Peningkatan Kualitas SDM.
Ditjen Badilag telah berupaya meningkatkan kualitas SDM baik di bidang teknis yustisial maupun teknis admnistrasi melalui berbagai bimbingan teknis baik yang diselenggarakan oleh internal Ditjen Badilag, Balitbang Diklat Kumdil MA RI, maupun oleh Komisi Yudisial.

3. Optimalisasi SIPP.
Hingga saat ini SIPP di lingkungan peradilan agama sudah menggunakan versi 3.20-3. Di dalamnya sudah ada nomenklatur perkara gugatan sederhana ekonomi syariah. Kedepan, diupayakan nomenklatur mengenai jenis perkara ekonomi syariah dilakukan pengklasifikasi sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 UU 3 Tahun 2006.

4. Reformasi Birokrasi.
Saat ini sedang berjalan uji petik reformasi birokrasi di empat lingkungan peradilan termasuk peradilan agama. Peradilan agama diharapkan mampu berdiri di depan dalam reformasi birokrasi ini. Sehingga peradilan agama tetap menjadi role model bagi peradilan lainnya.

5. Pemanfaatan IT (Website dan Berbagai Aplikasi) & Keterbukaan Informasi.
Pemanfaatan ini sudah terrealisasi dalam praktik administrasi di lingkungan peradilan agama dengan berbagai aplikasi yang diciptakan berdasarkan inovasi masing-masing PA. Ruh beberapa aplikasi yang tersebar di PA itu akan disatukan dan dibuatkan satu aplikasi yang dapat jadi pedoman bagi semua peradilan secara elektronik.

6. Akses Terhadap Keadilan (Access to Justice).
Dari beberapa data yang diterima, masyarakat pencari keadilan pada umumnya terkendala akan dua hal. Pertama, kendala jarak yang jauh dari tempat tinggal dengan kantor pengadilan. Kedua, kendala finansial sehingga kesulitan membayar panjar biaya perkara. Kedua kendala ini, akan terus dicarikan solusinya sehingga masyarakat pencari keadian dapat dengan mudah mengkakses keadilan baik secara geografis seperti melalui program sidang keliling, maupun secara finansial seperti melalui program prodeo.

7. Peningkatan Pelayanan Publik.
Berbagai program di atas sebagaimana kegiatan pada malam ini, adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam kegiatan seminar standar formulir administrasi kepaniteraan peradian agama/mahkaha syar’iyah yang sedang lakukan ini, diharapkan dapat memberikan output yang dapat dirasakan secara langsung. Pedoman ini nanti akan menjadi tolak ukur bagi unifikasi formulir yang ada di kepaniteraan seluruh pengadilan agama/mahkamah syar’iyah se-Indonesia. Sehingga, nanti tidak ada lagi perbedaan formulir antara satu pengadilan agama dengan pengadilan agama lainnya.

8. Perwujudan Court Excellence.
Ditjen Badilag mendorong pengadilan agama yang telah terakreditasi untuk ikut berpartisipasi dalam International Framework for Court Excellence (IFCE). Ditjen Badilag akan berupaya bekerjasama dengan lembaga lain seperti Family Court of Asutralia (FcoA) untuk mempelajari dan menyusun pedoman untuk menjadi anggota IFCE.

Keempat, untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana yang dicita-citakan, perlu ada standar yang baku untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pengadilan agama/mahamah syar’iyah. Pedoman ini diharapkan dapat melengkapi dan memperbarui standar yang telah ada, sehingga tujuan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan menjadikan layanan prima dapat terwujud dalam waktu yang cepat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan hadirin yang telah berkontribusi atas suksesnya penyusunan Standar Formulir Administrasi Kepaniteraan ini. Saya juga memohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan,” ujar Dirjen Badilag.

Dirjen Badilag juga berharap kegiatan ini dapat memberikan output yang dapat dirasakan secara langsung demi terwujudnya badan peradilan yang agung. [eh]

Sumber : https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/empat-pesan-dirjen-badilag-saat-membuka-seminar-formulir-kepaniteraan

Anti Korupsi