JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Sebanyak 62 pasutri di Kecamatan Bulawa dan Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango mengikuti kegiatan pelayanan terpadu isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango.

Pada pelaksanaan pelayanan terpadu hari selasa 27 Februari 2018 ini dihadiri Wakil Ketua PTA Gorontalo Dr. H. Busri Harun, SH. M.Ag., Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewakili Gubernur Gorontalo, Kepala Biro Hukum Provinsi Gorontalo, Danramil serta unsur terkait seperti Kementerian Agama Bone Bolango, Camat dan Perangkat Desa setempat.

Dalam sambutan Wakil Ketua PTA Gorontalo Dr. H. Busri Harun, SH. M.Ag. Mengatakan bahwa setiap warna negara berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945.

Salah satu rangkaian kegiatan pelayanan terpadu ini ungkap Busri Harun adalah sidang keliling pengadilan agama. “Perma nomor 1 tahun 2015 mengizinkan pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri dapat melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling secara insidentil maupun secara terpadu”, tutur WKPTA Gorontalo.

Mengapa dikatakan terpadu lanjut Busri Harun, karena dilaksanakan oleh beberapa instansi yakni  pengadilan agama, kementeria agama dan dinas kependudukan dan catatan sipil dan dilaksanakan secara bersama-sama. “Namun yang harus diketahui oleh masyakarat bahwa pelayanan terpadu ini berbeda dengan nikah massal. Dimana isbat nikah hanyalah mengesahkan pernikahan yang telah terjadi pada waktu lampau yang belum sempat diterbitkan dokumen kependudukannya. Sedangkan nikah massal adalah proses menikahkan beberapa pasangan yang kekuatan hukumnya baru berlaku sejak hari itu juga”, terang Busri Harun.

isbat2Sejumlah pasangan suami isteri yang akan mengikuti
sidang isbat pada pelayanan terpadu

“Salah satu kegunaan dan fungsi identitas hukum adalah mempermudah mengurus keperluan anak-anak untuk sekolah. Untuk mengurus kartu keluarga dan akte kelahiran anak, masyarakat wajib memiliki buku nikah. Hingga untuk pengurusan passpor bagi yang akan melaksanakan ibadah haji dokumen-dokumen ini tetap dibutuhkan. Olehnya itu saya minta kepada pasangan-pasangan yang telah terdaftar agar memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya”, pesan pria yang asal ranah minang ini.

Namun ditegaskan oleh WKPTA Gorontalo, karena sangat pentingnya dokumen ini ia meminta kepada majelis tunggal sidang isbat untuk teliti dan berhati-hati dalam memeriksa pemohon dan saksi. “Jangan sampai kita melegalkan yang ilegal. Ini jangan sampai terjadi. Bilamana ditemukan dalam pemeriksaan dipersidangan hakim harus menolak permohonannya”, tegas Busri Harun yang disambut tepuk tangan oleh masyakat yang hadir.

Pantauan redaktur pta-gorontalo.go.id antuasiasme masyarakat untuk mendapatkan legalitas hukum cukup tinggi. Meski berpanas-panasan di Aula Kantor Desa Bilungala tak menyurutkan semangat untuk menunggu panggilan sidang dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo. (Humas PTA Gorontalo)

Pekan lalu (12/2) KPTA Gorontalo melakukan audiensi dengan Gubernur Gorontalo terkait persiapan beroperasinya 2 pengadilan agama di wilayah Gorontalo. Kunjungan ke orang nomor 1 di Provinsi Gorontalo ini didampingi Wakil Ketua PTA Gorontalo, Sekretaris, Kabag Umum dan Keuangan PTA Gorontalo serta Ketua, Panitera, Sekretaris PA Limboto dan Panitera PA Gorontalo yang saat ini mewilayahi 2 satker baru yang akan dioperasikan.

Dalam pertemuan diruang kerja Gubernur Gorontalo, KPTA Gorontalo Drs. H. Moh. Munawar melaporkan sekaligus meminta dukungan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait persiapan beroperasinya 2 pengadilan agama yang ada di 2 kabupaten di Gorontalo. “Beberapa waktu yang lalu Kami sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Bone Bolango dan Bupati Gorontalo Utara untuk meminta dukungan berupa bantuan pinjaman sarana prasarana kantor serta tenaga honorer yang bisa diperbantukan pada 2 pengadilan ini, dan Alhamdulillah mereka sangat merespon kebutuhan kami”, tutur KPTA Gorontalo.

audiensi gub2

Ditemui usai melaksanakan Shalat Dhuha di ruang kerjanya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie langsung menanggapi permintaan ketua PTA Gorontalo. “Saya akan bantu pak ketua, Ini untuk kepentingan masyarakat, sebagai Gubernur saya akan bantu apa saja yang bisa pemprov berikan demi lancarnya pelayanan kepada masyarakat”, respon Rusli Habibie.

Gubernur menginginkan agar masyarakat pencari keadilan tak perlu lagi menempuh jarak yang jauh dan biaya yang tidak sedikit untuk dapat berperkara. “Saya sangat berharap PA Suwawa dan PA Kwandang segera beroperasi, Insya Allah saya akan bantu kebutuhannya”, tandas Gubernur Gorontalo 2 Periode ini.

KPTA Gorontalo dan jajarannya terus menerus mempersiapkan beroperasinya pengadilan agama yang baru ini. Mulai dari renovasi gedung Balai Sidang Pengadilan Agama (BSPA) untuk PA Kwandang, Pemeliharaan Rumah Pinjaman dari Pemda Bone Bolango untuk PA Suwawa, kebutuhan meubelair, susunan formasi personil hingga sarana prasarana pendukung lainnya yang menjadi kebutuhan utama beroperasinya suatu satker pengadilan. (Humas PTA Gorontalo)

KPTA Gorontalo mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Selasa 16 Januari 2018, sebuah kabupaten bagian utara Provinsi Gorontalo yang bakal mendapat jatah pembangunan pengadilan agama berdasarkan Keputusan Presiden nomor 13, 15, 16 tahun 2016. Kunjungan Drs. H. Moh. Munawar ke pemerintah setempat tak lain dan tak bukan adalah untuk membicarakan persiapan pendirian Pengadilan Agama Kwandang yang diperkirakan akan diresmikan pengoperasionalnya pada bulan Februari mendatang.

“Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sedang menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Agung RI tentang satker-satker baru yang akan di resmikan pada bulan Februari ini. Sehingga kami berkunjung kepada bapak Bupati agar bilamana PA Kwandang jadi beroperasi, kami dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemda dalam hal persiapan pembukaan PA yang baru”, ungkap Munawar dihadapan Bupati.

“Kami telah mempersiapkan kantor sementara sembari menunggu pembangunan gedung prototype dari Mahkamah Agung, yakni Balai Sidang Pengadilan Agama (BSPA) yang semula menjadi Balai Sidang Pengadilan Agama Limboto sebagai satker yang selama ini wilayahnya meliputi Kabupaten Gorontalo Utara (Kwandang). Oleh karena keterbatasan sarana dan fasilitas BSPA, kami mohon dukungan dan bantuan bapak Bupati kiranya dapat memberikan bantuan tenaga Tenaga Honorer serta meminjamkan beberapa meubelair serta fasilitas kantor lainnya sampai PA Kwandang mendapat pengadaan dari Mahkamah Agung”, terang KPTA.

kunker kwandang2Gedung BSPA Limboto yang akan dijadikan
gedung sementara PA Kwandang

Menanggapi permintaan KPTA Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara H. Indra Yasin, SH. MH. Menyatakan dukungannya terhadap pembangunan PA Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara. “Tentunya kami sebagai pemerintah daerah sangat mendukung dibukanya PA Kwandang ini. Masyarakat pencari keadilan jadi lebih dekat ketimbang harus ke PA Limboto lagi. Sehingga saya berharap PA Kwandang menjadi salah satu PA yang akan diresmikan pengoperasionalnya Februari ini”. Sambung Indra Yasin.

Terkait dengan permintaan bantuan yang disampaikan KPTA, Bupati Gorontalo Utara menyatakan bahwa Ia juga akan berkomunikasi dengan jajarannya perihal bantuan baik berupa tenaga / personil maupun fasilitas lainnya yang dapat diberikan pada PA Kwandang.

Usai kunjungan ke Bupati Gorontalo Utara, rombongan KPTA Gorontalo yang didampingi Hakim Tinggi, Sekretaris, Panitera dan jajaran PA Limboto mengunjungi kantor persiapan PA Kwandang. Dalam peninjauannya Moh. Munawar mengitari setiap ruangan yang dulu merupakan balai sidang PA Limboto ini. Tentunya ia berharap para pegawai yang nantinya ditugaskan ditempat ini nyaman dalam menjalankan tugas serta tetap semangat melayani masyarakat pencari keadilan. (Humas PTA Gorontalo)

8 Area Perubahan